Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus pada Jalur Pedestrian Jenderal Sudirman Pekanbaru)
), Zaili Rusli(2),
(1) Universitas Riau
(2) Universitas Riau
Corresponding Author
Abstract
Penelitian ini membatasi pada implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalur Pedestrian Jenderal Sudirman. Tujuan nya adalah menganalisis bagaimana peraturan tersebut dijalankan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan wawancara terstruktur untuk mengumpulkan data dari berbagai pihak terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada partisipasi dari tiga sektor utama, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam upaya menjalankan peraturan tersebut. Berdasarkan pendekatan mentalitas, ketiga sector berperan dengan baik, begitu pula dalam pendekatan system nilai budaya. Namun, terdapat keterbatasan dalam peran sektor swasta yang masih belum optimal. Hal ini dikarenakan pengelolaan jalur pejalan kaki masih di bawah naungan pemerintah sepenuhnya. Masyarakat yang menggunakan jalur pedestrian juga belum melihat adanya inisiatif dari pemangku kebijakan untuk kolaborasi dalam menjaga ketertiban di fasilitas ini. Lalu, pemerintah juga masih belum membentuk komunitas dan interaksi yang lebih mendalam kepada masyarakat mau pun sector swasta untuk keberlangsungan kenyamanan di jalur pedestrian. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi penambahan penerangan di jalur pedestrian pada malam hari, pemasangan kamera cctv, papan peringatan, penyediaan lahan parker yang memadai, dan pembentukan segera komunitas masyarakat mau pun sector swasta. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi pelanggaran peraturan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi pengguna jalur pedestrian di Jenderal Sudirman, Pekanbaru.
Keywords
References
AG. Subarsono; . (2012). Analisis kebijakan publik : konsep, teori dan aplikasi . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Bungin, M. Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana Prenada Media Group.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. California: Sage Publication.
Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. Semarang: Widya Karya, 323.
Hill, M., & Hupe, P. (2002). Implementing public policy: Governance in theory and in practice. Sage.
Jones, T. H. (1985). Introduction to school finance: Technique and social policy. (No Title).
Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press Gorontalo
Moeloeng, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya Offset
Nugroho, R. (2021). Kebijakan publik: implementasi dan pengendalian kebijakan. Elex Media Komputindo.
Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Publisher UNM.
Nursapiah. (2020). Penelitian Kualitatif. Wal ashri Publishing
Mariane, I. (2018). Jejaring Kebijakan Implementasi MPMBS. Pandiva Buku.
Silalahi, U. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). Pengantar Kebijakan Publik. Humanities Genius.
Tefa, H. K., Rahma, P. D., & Oktaviastuti, B. (2022). Tingkat Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar di Jl. Soekarno Hatta Kota Malang (Doctoral dissertation, Fakultas Teknik Universitas Tribhuwana Tunggadewi).
Wulandari, S. (2022). MODEL MSN-Approach Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Keraton Di Kota Cirebon (Doctoral Dissertation, Perpustakaan Pascasarjana).
Abdullah, M. T. (2016). Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan. Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 2(1), 65-72.
Abror, M. D., & Probojati, R. T. (2023). Model MSN Approach dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah. Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, 7(2), 148-157.
Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan Implementation of Public Policy from the Monitoring Perspective. Jurnal Inspirasi, 10(1), 98-105
Akbari, R., & As’ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Pangan Sehat Dan Bebas Bahan Berbahaya Di Kota Payakumbuh. Cross-border, 5(2), 1279-1295
Asmara, A. Y. (2016). Pentingnya Riset Kebijakan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Unggul di Indonesia. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 1(1), 37-46.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1995). Transforming Qualitative Research Methods: Is It a Revolution? In Journal of Contemporary Ethnography (Vol. 24, Issue 3, pp. 349–358). https://doi.org/10.1177/089124195024003006
Gedeona, H. T. (2013). Tinjauan teoritis pengelolaan jaringan (networking management) dalam studi kebijakan publik. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 10(3), 360-372.
Glendoh, S. H. (2000). Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan manajemen korporasi. Jurnal manajemen dan kewirausahaan, 2(1), 43-56.
Haryatmoko, H., & Tjahjoko, G. T. (2022). Mengikis Mentalitas Priyayi Dalam Pemerintahan. Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta), 3(1), 63-76.
Haryono, N. (2012). Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik. Jurnal Jejaring Administrasi Publik, 1(4), 48-53
Hass-Klau, C. (2014). The pedestrian and the city. Routledge..
Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 14(1), 17-35.
Lestari, N. L. N., & As' ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 8(1), 43-58.
Limantara, A. D., Krisnawati, L. D., Winardi, S., Mudjanarko, S. W., & Esp, C. (2017). Solusi Pengawasan Kebijakan Mengatasi Kemacetan Jalan dan Parkir Kota Berbasis Internet Cerdas. Semin. Nas. Teknol. dan Rekayasa Inf., no. November, 1-6.
Mahendra, M., & Zulkarnaini, Z. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Cross-border, 4(2), 623-636
Nuryana, A., & Utari, P. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi. http://jurnal.universitaskebangsaan.ac.id/index.php/ensains
Oktary, M., & As’ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Dalam Tinjauan MSN Approach (Analisis System Approach Pada Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021). Cross-border, 5(2), 1338-1348
Pariadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(3), 651-669.
Pramiyati, T. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). Jurnal SIMETRIS, 8.
Rosyad, A. M., & Zuchdi, D. (2018). Aktualisasi pendidikan karakter berbasis kultur sekolah dalam pembelajaran IPS di SMP. Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS, 5(1), 79-92.
RUSLI, Z., & Nurhasni, Y. (2015). Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Parkir pada Badan Jalan) (Doctoral dissertation, Riau University).
Sadhana, K. (2005). Implementasi Kebijakan Tertib Administrasi sebagai Penunjang Mentalitas Aparatur. Publisia Jurnal Kebijakan Publik, 9(1), 1-9.
Sandiasa, G., & Agustana, P. (2018). Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah dalam menigkatkan kualitas layanan publik di daerah. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 3(1), 1-8.
Silalahi, W., Indonesia, M. K. R., & Nomor, J. M. M. B. (2020). Penataan regulasi berkualitas dalam rangka terjaminnya supremasi hukum. Jurnal Hukum Progresif, 8(1), 56-66.
Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. Jurnal Wacana Politik, 3(1), 14-28
Subekti, S. R. (2016). Analisis Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki: Studi Kasus Jl. Ir. H. Juanda, Jakarta Pusat. In Prosiding Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi
Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 6(2), 98-102.
Suwitri, S. (2008). Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang. Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA Banjarmasin, 6(3), 01-32.
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Article Metrics
Abstract View
: 57 times
Download : 33 times
DOI: 10.57235/motekar.v2i2.2642
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Gusmalia Amalta, Zaili Rusli
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
.png)
.png)
