Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Abstract

Negara hukum dan demokrasi saling terkait erat, di mana kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi. Meskipun Indonesia mengadopsi konsep negara hukum dan demokrasi, tantangan dalam menjaga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia masih kompleks.Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan tertulis atau sumber hukum lainnya. Ini melibatkan studi dokumen dan kepustakaan, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Demokrasi Pancasila, yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, mengakui pentingnya menjaga hak asasi manusia sebagai hak fundamental. Konsep ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dan memperkuat sistem hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang bersifat kodrati dan fundamental bagi setiap individu. Perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai tanggung jawab bersama individu, pemerintah, dan negara. Dalam konteks hukum kenegaraan, hak asasi manusia berperan sebagai pembatas terhadap kekuasaan negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk tidak bertindak sewenang-wenang yang melanggar hak asasi manusia, dan harus menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan individu, serta menciptakan negara yang adil dan demokratis. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia merupakan aspek penting dalam memastikan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial di Indonesia. Untuk meningkatkan konsolidasi hukum dan demokrasi, perlu adanya langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil bagi semua warga negara.