An Analysis of the Legal Protection of Mineral and Coal Mining Activities in Indonesia which Impacts the Climate Around Mining Areas
),
(1) Universitas Tarumanagara
Corresponding Author
Abstract
The right to life and the right to welfare are two human rights that are often violated because of problems that hinder their protection and settlement in mining areas. Disputes arise when mining companies operate in an area, leading to social discord. How are mining permits issued in Indonesia? is the question posed at the heart of this thesis. and How does the law protect local residents from harm in mining areas? Philosophical strategies and enactment of moral laws are used in this research. Permits to operate mining companies in Indonesian territory are granted through a Mining Concession Work Agreement (PKP2B). Mining Business Permits (IUP), People's Business Permits (IUR), and Special Mining Business Permits (IUPK) are the three types of mining permits available in Indonesia. So that local communities and mining companies can work together and supervise each other, preemptive legal protection in the form of granting rights to local communities to manage and employ minerals and coal as well as the obligation to protect the ecosystem. Mining companies must be aware of their rights over natural resources, including dues, land payments, and reimbursement for the direct impacts of mining, even though an oppressive form of legal protection is that mining must be carried out on customary lands of indigenous peoples.
Keywords
References
Efendi, A. (2014). Hukum Lingkungan Instrumen dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Gunawan, Y. (2012). Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional . Jurnal Media Hukum UMY, 75.
Kaho, J. R. (1990). Perkembangan Pemerintahan di Daerah. Jakarta: Rineka Cipta.
Ladgerwood, G. (1992). The Environmaental Audit and Busines Strategy. London: Pitman Publishing.
Lupiyanto, R. (2020, Mei 19). Pengesahan UU Minerba dan Potensi Besar Korupsi di Sektor Energi dan Pertambangan.
Manik, J. D. (n.d.). Pengolaan Pertambangan yang Berdampak Lingkungan di Indonesia. 2.
Nashriany, N. (2020). Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pengaliha Fungsi Kawasan Hutan Untuk Usaha Pertambangan. Jursiprudentie
Ninik Widiyanti, S. (1987). Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat. Jakarta: Bina Aksara.
Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Indonesia.
Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (n.d.).
Reksodiputro, M. (1994). Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi). Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
Sianipar, D. A. (2020). Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup.
Soehino. (1983). Perkembangan Pemerintahan di Daerah. Yogyakarta: Liberty.
Soemarwoto, O. (1988). Analisis Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Soemarwoto, O. (1991). Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.
Sujono. (2004). Geopologi dan Mula jadi Emas. Puslitbang Mineral dan Batubara, 90.
Sutedi, A. (2011). Hukum Pertambangan. Jakarta: Sinar Grafika. Undang
Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. (n.d.).
Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (n.d.).
Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (n.d.).
Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (n.d.).
Article Metrics
Abstract View
: 86 times
Download : 101 times
DOI: 10.57235/qistina.v2i1.464
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Aqila Herdinyanto Sanjaya
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
