Implementation of the Provisions of Laws and Regulations Concerning Bankruptcy in the PT Istaka Karya Case
), Gunardi Lie(2), Moody Rizqy Syailendra Putra(3),
(1) Universitas Tarumanagara
(2) Universitas Tarumanagara
(3) Universitas Tarumanagara
Corresponding Author
Abstract
Bankruptcy according to Article 1 point 1 of the Bankruptcy Law No. 37 of 2004 is a general confiscation of all the assets of the Bankrupt Debtor which management and settlement are carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge as stipulated in this Law. The Bankruptcy and PKPU Laws have a wider reach both in terms of norms, scope of material, and the process of settling debts. This wider reach is necessary due to the emergence of legal developments and needs in society. PT Istaka Karya has been declared bankrupt by the Central Jakarta District Court. The formulation of the problem in this study is how to implement Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU in the bankruptcy case of PT Istaka Karya and whose authority has the right to bankrupt a State-Owned Enterprise. The reason for the bankruptcy of PT Istaka Karya is because it is unable to fulfill its obligations due at the end of 2021 on the Peace Decision Number 23/PKPU/2012/PN Niaga Central Jakarta dated January 22 2013 in accordance with the cancellation of homologation.
Keywords
References
Berry, Michael Frans. 2018. Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan. Muhammadiyah Law Review, Volume 2 h. 88-90.
Febryanto, Fery Citra. Analisis Kebangkrutan PT Istaka Karya (Persero). Jurnal. Academia.edu.
Kemenkeu. 2013. Implementasi Undang-Undang Kepailitan Dan Implikasinya Terhadap Piutang Negara. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jakarta.
Kurniawan, M. Benny. 2017. Redefinisi Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Kepailitan Pt.Istakakaryaditinjaudari Threekeywords Theory. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.
MediaBUMN. 2023. PT Istaka Karya Dibubarkan, Semua Sisa Kekayaan Disetorkan ke Negara.
Muryati, Dewi Tuti, B. Rini Heryanti, Dharu Triasih. 2015. Kajian Normatif Atas Kepailitan BUMN (Persero) Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Perseroan Terbatas. Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang.
Ridduwan, Muhammad, Fitrah. 2022. Kedudukan Hukum Kepailitan Dalam Sistem Hukum Bisnis Nasional. Jurnal. Universitas Palembang.
Rissa Delvinia, Meytha (2019) Implementasi Undang-Undang Ri Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst). Tesis, Sarjana UIN Raden Fatah Palembang.
Rujukan dari artikel dalam koran Suara.com. Nariswari, Agatha Vidya. 21 Juli 2022. Profil PT Istaka Karya, Sebelum Pailit Sempat Garap 4 Proyek Penting Ini. Arkadia Digital Media.
Rujukan dari artikel dalam koran Tren Asia. Amalia, Nadia. 2022. Istaka Karya Bubar Jalan Usai Kurator Selesaikan Kewajiban Ke Kreditur. trenasia.com
Sari Milya, Asmendri. 2020. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. Jurnal. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
Shubhan, M. Hadi. 2014. Insolvency Test : Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 33.
SNeysa, Uray Yanice. 2010. Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst). Tesis. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
Suradi, Etty Susilowati, Siti Mahmudah. 2016. Akibat Hukum Pembatalan Pernyataan Pailit Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero) (Studi Pada Kepailitan Pt. Istaka Karya (Persero). Jurnal. Universitas Diponegoro.
Sutedi, Adrian. 2009. Hukum kepailitan. Bogor: Ghalia Indonesia.
Undang- Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
Wardhani, Shinta Novi. 2016. Akibat Hukum bagi Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinyatakan Pailit. Skripsi. Jember: Program Pasca Sarjana Universitas Jember.
Yuhelson. 2019. Hukum Kepailitan di Indonesia. Gorontalo: Ideas Publishing.
Article Metrics
Abstract View
: 349 times
Download : 79 times
DOI: 10.57235/qistina.v2i1.515
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Febriana Irma, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra Putra
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
