Peran Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi: Studi Kasus Gugatan atas Gubernur DKI Jakarta

Abstract

Pencemaran lingkungan akibat limbah industri menjadi persoalan serius yang mengancam kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Latar belakang penelitian ini didasari oleh banyaknya kasus pencemaran lingkungan yang timbul akibat kurang optimalnya pengawasan serta ketegasan pemerintah dalam menerapkan kebijakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan akibat limbah industri serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan penegakan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pengawasan, penegakan hukum, pemberian sanksi, dan pembinaan terhadap pelaku industri. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kelemahan dalam hal penegakan hukum dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum pelaku industri turut memperparah tingkat pencemaran. Kesimpulannya, upaya penanggulangan pencemaran lingkungan memerlukan peran aktif pemerintah yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan edukatif. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan, memperketat izin lingkungan, serta mendorong pelaku industri untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan secara konsisten.