Peran BNPT dan Polri dalam Taktik End-to-End Deradikalisasi: Perspektif Hukum Administrasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Abstract

Fenomena keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai Foreign Terrorist Fighter (FTF) dalam konflik Suriah telah menjadi ancaman multidimensi dan asimetris yang menuntut respons strategis terpadu dari Pemerintah Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88/Polri) dalam mengimplementasikan taktik deradikalisasi secara end-to-end, khususnya ditinjau dari perspektif hukum administrasi dan koordinasi lintas sektor. Menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan analisis data N-Vivo 15, temuan menunjukkan bahwa Motivasi Ideologis adalah faktor paling dominan, yang dimobilisasi melalui Jaringan Sosial. Taktik end-to-end yang memadukan hard power (penindakan Densus 88) dan soft power (pembinaan BNPT dan Bapas) berjalan, namun terhambat oleh tantangan krusial, yakni kelemahan koordinasi lintas sektor dan kegagalan dalam reintegrasi sosial-ekonomi pasca-Lapas. Kesenjangan ini terbukti secara empiris melalui kasus subjek pada hal subyek S yang memandang kemampuan militernya sebagai "aset yang ditidurkan (Asset on Hold)", yang siap diaktifkan kembali jika kondisi ekonomi dan sosial tidak terjamin. Implikasinya, kegagalan ini berkontribusi pada potensi residivisme dan menguatkan argumentasi bahwa isu FTF telah disekuritisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas deradikalisasi sangat bergantung pada penguatan hukum administrasi dan koordinasi yang menjamin rehabilitasi ekonomi yang berkelanjutan, serta monitoring jangka panjang oleh Densus 88, untuk secara fundamental memutus siklus ancaman teror.