(Universitas Riau, Indonesia)(2) Aila Azhara
(Universitas Riau, Indonesia)(3) Aisyah Rahmawati
(Universitas Riau, Indonesia)(4) Cyntia Putri
(Universitas Riau, Indonesia)(5) Fachri Devio Rahmadi
(Universitas Riau, Indonesia)(6) Mhd Tri Syahrofi
(Universitas Riau, Indonesia)(7) Nabil Abdilla
(Universitas Riau, Indonesia)(8) Siti Fatimatuzzahro
(Universitas Riau, Indonesia)*corresponding author
AbstractPenelitian ini membahas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam praktik medis melalui studi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung pada tahun 2025. Peristiwa ini mencerminkan bentuk pelanggaran HAM yang kompleks, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan profesional, pelanggaran etika medis, serta ketidakmampuan institusi dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis kronologi kejadian, respons hukum, serta dinamika struktural yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pelayanan publik. Temuan menunjukkan bahwa kasus ini merupakan bukti nyata dari kegagalan sistem dalam menjamin rasa aman, otonomi tubuh, akses keadilan, serta hak atas pemulihan korban. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi etika profesi, peningkatan pengawasan institusional, serta pembentukan sistem perlindungan korban yang berbasis HAM untuk mencegah terulangnya kasus serupa. KeywordsPelanggaran HAM, Kekerasan Seksual, Etika Medis, Perlindungan Korban
|
DOIhttps://doi.org/10.57235/jahe.v2i1.6124 |
Article metrics10.57235/jahe.v2i1.6124 Abstract views : 225 | PDF views : 266 |
Cite |
Full Text Download
|
References
Belakang, A. L. (2017). Internet 26 July 2018, https://www.komnasperempuan.go.id/ Ibid 1. July 2018, 1–14.
Betasari, K. (2019). Relasi Disiplin Tubuh Michel Foucault dan Pendidikan Moral Perspektif Ibnu Miskawaih. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Donnelly. (1948). United Nation 1948. December, 1–4.
Khanif, A., & Lm, L. (2017). Perbandingan Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia. Universitas Jember.
Kusuma Dewi Rentika, Lusy Liany*, A. M. (2021). Implementasi Tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Tehradap Perempuan (Komnas Perempuan). Pharmacognosy Magazine, 75(17), 399–405.
Laurensius Arliman S. (2018). Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 761–770. https://doi.org/10.5281/zenodo.1683714
Mahfudin, T. (2017). Jurnal Hukum Progresif: Jurnal Hukum Progresif, XI(2), 1928–1940.
Resume Permohonan Perkara Nomor 013 / PUU-III / 2005 ( Perbaikan I tgl . 21 Juni 2005 ). (n.d.). 2005(1). https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_sidang_Resume 013end.pdf
Sinaga, T. B. (2013). Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Unsrat, 1(2), 94–105.
Sobur, A. (2012). Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Analisi Wacana, Analisi Semiotika, dan Analisi Framing. In Remaja Rosdakarya (Vol. 53, Issue 9).
Stöckl, H., & Sorenson, S. B. (2024). Violence Against Women as a Global Public Health Issue. Annual Review of Public Health, 45(1), 277–294. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-060722-025138
UU RI. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1(69), 1–84.
Yusuf, H. (2025). Dokter Indonesia Dalam Penanganan Kasus Collaboration Of Legal Aid Institutions And The Indonesian Doctors Association In Handling Medical. 1177–1185.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Nurdiansyah Nurdiansyah, Aila Azhara, Aisyah Rahmawati, Cyntia Putri, Fachri Devio Rahmadi, Mhd Tri Syahrofi, Nabil Abdilla, Siti Fatimatuzzahro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.