Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Disabilitas sebagai Wujud Kesetaraan dalam Dunia Kerja di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.57235/jalu.v2i1.8254Keywords:
Perlindungan Hukum, Pekerja Disabilitas, Kesetaraan, Non-DiskriminasiAbstract
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak pekerja penyandang disabilitas sebagai wujud kesetaraan dalam dunia kerja di Indonesia. Permasalahan yang dikaji meliputi proses penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi, baik di sektor pemerintah maupun swasta, dengan dukungan akses informasi, pelatihan kerja, kebijakan afirmatif, dan akomodasi yang layak. Perlindungan hukum tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti stigma sosial, rendahnya kesadaran pemberi kerja, dan keterbatasan aksesibilitas. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan setara.
Downloads
References
Ainah. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Muamalat Indonesia Banjarmasin (Studi Cabang Banjarmasin). Tesis. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2021.
DNetwork. “Strategi Efektif Mencari Pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas: Online dan Offline.” Diakses pada 16 Maret 2026.
Gajimu. “Perlakuan Adil Saat Bekerja: Disabilitas.” Diakses pada 16 Maret 2026.
Hukumonline. “Hak Pekerja Disabilitas: Antara Amanat Konstitusi dan Realitas Implementasi.” Diakses pada 16 Maret 2026.
Jobstreet by SEEK. “Regulasi dan Hak Pekerja Penyandang Disabilitas di Indonesia.” Diakses pada 17 Maret 2026.
KataHukum.id. “Pencarian Informasi Hukum.” Diakses pada 16 Maret 2026.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Prenada Media, 2017.
Obstreet. “Regulasi dan Hak Pekerja Penyandang Disabilitas di Indonesia.” Diakses pada 16 Maret 2026.
Parakerja. “Jenis Disabilitas Bagi Pelamar Disabilitas.” Diakses pada 17 Maret 2026.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2026 Inayah Ar Rohma, Gunardi Lie

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
- Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
- Authors dont transfer or license the copyright of publishing to JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
- Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal a Publisher of the manuscript.
- Authors reserve the following:
- all proprietary rights other than copyright such as patent rights;
- the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
- use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees;
- use for internal training by author's company;
- distribution to colleagues for their research use;
- use in a subsequent compilation of the author's works;
- inclusion in a thesis or dissertation;
- reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
- preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
- voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.






