Perlindungan Hukum Terhadap Hak Guru Honorer Atas Upah dan Jaminan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.57235/jalu.v2i1.8534Keywords:
Guru Honorer, Upah Minimum, Jaminan Sosial, BPJS KetenagakerjaanAbstract
Guru honorer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tenaga pendidik di Indonesia, namun keberadaan mereka kerap belum memperoleh perlindungan optimal dalam ranah hukum ketenagakerjaan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terkait hak atas upah dan jaminan sosial bagi guru honorer dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia masih belum berjalan secara maksimal. Kesenjangan status hukum guru honorer berdampak pada belum terpenuhinya hak atas upah minimum serta jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang mengatur standar honorarium minimum serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait agar perlindungan hukum bagi guru honorer dapat terwujud secara lebih efektif dan komprehensif.
Downloads
References
Adzhar, Hanif, et al. 2026. “Perlindungan Hukum bagi Guru Honorer di Lingkungan Pendidikan.” Jurnal Pubmedia Administrasi dan Riset, Vol. 2, No. 1.
Anwar, Muhammad. 2024. “Survei Kesejahteraan Guru Indonesia.” Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa.
Kurniawan, R.F. 2022. “Alasan Tenaga Honorer Dihapus: Pengupahan Tidak Jelas dan Kerap di Bawah UMR.” Kompas.com. Tersedia pada: https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/05/06310965/alasan-tenaga-honorer-dihapus-pengupahan-tidak-jelas-dan-kerap-di-bawah (diakses Maret 2026).
Muhtasib, A., et al. 2025. “Neglected Inequality: Legal-Political Dynamics of Honorary Teacher Salaries in 3T Regions.” PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 3, No. 2.
Ombudsman Republik Indonesia. “Problematika Hak Tenaga Honorer.” Tersedia pada laman resmi Ombudsman Republik Indonesia (diakses Maret 2026).
Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Suryani, Nunuk. 2026. “Tersisa 237 Ribu Guru Honorer, Ini Rencana Pemerintah.” Jambi Sun, 22 Februari 2026. Tersedia pada: https://jambisun.id/tersisa-237-ribu-guru-honorer-ini-rencana-pemerintah/ (diakses Maret 2026).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2026 Virginia, Gunardi Lie

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
- Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
- Authors dont transfer or license the copyright of publishing to JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
- Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal a Publisher of the manuscript.
- Authors reserve the following:
- all proprietary rights other than copyright such as patent rights;
- the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
- use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees;
- use for internal training by author's company;
- distribution to colleagues for their research use;
- use in a subsequent compilation of the author's works;
- inclusion in a thesis or dissertation;
- reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
- preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
- voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.






