Kekosongan Hukum Pemajakan Digital: Tantangan Kedaulatan Pajak Indonesia Atas Subjek Tanpa Kehadiran Fisik

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah secara fundamental cara nilai ekonomi diciptakan dan didistribusikan, sehingga menantang kerangka perpajakan konvensional yang berbasis kehadiran fisik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekosongan hukum dalam pemajakan ekonomi digital di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas konsep Significant Economic Presence (SEP) sebagai dasar penentuan kewajiban pajak bagi entitas digital lintas yurisdiksi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim perpajakan Indonesia masih terbatas dalam menjangkau perusahaan digital yang memperoleh penghasilan signifikan tanpa kehadiran fisik. Meskipun SEP telah diadopsi sebagai inovasi normatif, implementasinya belum optimal akibat ketidakjelasan parameter, konflik dengan perjanjian penghindaran pajak berganda, serta lemahnya penegakan hukum. Ketiadaan standar global yang seragam turut memperumit kedaulatan pajak Indonesia di ranah digital. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum komprehensif melalui penyempurnaan regulasi domestik, penguatan kerja sama internasional, dan adopsi praktik terbaik global guna menciptakan sistem perpajakan yang adil dan adaptif.