Analisis Yuridis Kasus Investasi PT Freeport Indonesia Vs Indonesia Dalam Prespektif Hukum Investasi

Abstract

Pada dasarnya telah disebutkan bahwa pemegang izin usaha pertambangan khusus dan juga izin usaha pertambangan diwajibkan untuk melakukan produksi yang dilakukan selama 5 tahun dalam pelaksanaan diinvestasi saham tersebut hal ini telah tercantum di dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara tentunya hal tersebut menjadi catatan yang penting bagi pemerintah Indonesia. Keuntungan telah dirasakan oleh Freeport maka kontrak karya satu yang telah disepakati sebelumnya itu dilakukanlah suatu perpanjangan menjadi kontrak karya dua yang mana kontrak karya generasi ke 2 tersebut merupakan kontra karya generasi kelima yang tentunya telah dilakukan pada tanggal 30 Desember 1991 oleh pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Pada tahun 2021 dapat dikatakan menjadi tahun berakhirnya periode kontrak karya 2 dan ditambah adanya suatu kemungkinan dua kali perpanjangan sampai tahun 2041 atau bisa dikatakan selama 10 tahun. Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara setelah undang-undang tersebut diberlakukan tidak lagi mengenal rezim kontrak akan tetapi yang ada hanyalah rezim izin yakni bisa dikatakan sebagai izin usaha pertambangan hal itu bisa dikatakan bahwa adanya suatu babak baru mengenai pengelolaan pertambangan di Indonesia yang tercantum di dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tersebut.