Perlindungan Hukum bagi Pekerja Outsourcing: Studi Kasus Implementasi UU No. 13 Tahun 2003 di BUMN
DOI:
https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i2.4281Keywords:
Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Keselamatan Kerja, Pekerja Outsourcing, PT. PLNAbstract
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih sering terjadi, seperti dalam kasus kecelakaan kerja Heri Irwansyah, yang mencerminkan kurangnya penerapan standar keselamatan dan kewajiban penyediaan alat pelindung diri (APD) oleh perusahaan. Penelitian ini menganalisis pelanggaran yang dilakukan PT. PLN serta peran lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekurangan dalam perlindungan hak-hak normatif pekerja dan perlunya kolaborasi aktif dari berbagai lembaga untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil. Reformasi kebijakan ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk memastikan kesejahteraan semua pekerja.
Downloads
References
Anonimus. “Kondisi Kerja Pekerja Outsourcing di BUMN Memprihatinkan”, bantuanhukum.or.id, 25 September 2013.
Artana, I. W. “Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing di PT. Bali Dana Sejahtera Oleh PT. BPD BALI”. Kerta Dyatmika, Vol. 17 No. 1 Tahun 2020.
Gunandha, R. “LBH Jakarta Akan Laporkan 2 BUMN ke Mabes Polri”, tribunnews.com, 24 September 2013.
Pasal 1 ayat (1), UU No. 13 Tahun 2003
Pasal 2, UU No. 2 Tahun 1970
Pasal 86 ayat (2), UU No. 13 Tahun 2013
Pasal 86, UU No. 13 Tahun 2003
Sinaga, N. A. & Zaluchu, T. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan. Jurnal Universitas Surya Darma, Vol. 6 Tahun 2017.
Sujoko, A. Menggagas Sistem Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Outsourcing di Pemerintah dalam Pengadaan Publik. Administrative Law and Governance Journal, Vol. 1 No. 4 Tahun 2018.
Thea A. Mendorong Pembentukan UU Khusus tentang Outsourcing, hukumonline.com, 24 November 2021.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013
Utami, N. W. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasannya, talenta.co, 13 April 2013.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
- Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
- Authors dont transfer or license the copyright of publishing to JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
- Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary a Publisher of the manuscript.
- Authors reserve the following:
- all proprietary rights other than copyright such as patent rights;
- the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
- use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees;
- use for internal training by author's company;
- distribution to colleagues for their research use;
- use in a subsequent compilation of the author's works;
- inclusion in a thesis or dissertation;
- reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
- preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
- voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.
