Analisis Hukum Perlindungan Konsumen: Kasus Boeing 737 MAX
DOI:
https://doi.org/10.57235/jerumi.v4i1.8739Keywords:
Boeing 737 MAX, Hukum Perlindungan Konsumen, Keselamatan Penerbangan, MCASAbstract
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum kasus 737 MAX dari perspektif hukum perlindungan konsumen Indonesia, dengan fokus pada tragedi Lion Air. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, regulasi penerbangan, serta konvensi internasional terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa cacat pada sistem MCAS dan kurangnya transparansi Boeing merupakan cacat tersembunyi yang melanggar standar keselamatan dan hak atas informasi. Hal ini menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi penumpang dan maskapai. Kesimpulannya, Boeing bertanggung jawab secara mutlak, dan pihak yang dirugikan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi. Kasus ini juga menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap perusahaan multinasional dalam sektor penerbangan.
Downloads
References
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Associated Press. (2021, January 10). EXPLAINER: Why Indonesia’s plane safety record is a concern. AP News.
BBC News, “Black box from crashed Lion Air jet retrieved,” 1 November 2018.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 124. 5 Makó, S., Pilat, M., Šváb, P., Kozuba, J., & Čičváková, M. (2020). Evaluation of MCAS system. Acta Avionica Journal, 40(1), 21-28.
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Ibid., Pasal 8 ayat (1)(f).
Ibid., Pasal 4(a) dan (c).
Ibid., Pasal 19 ayat (1).
Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson Education.
Hukum Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat (2).
Ibid, Pasal 19(1)–(2).
Ibid, Pasal 4(a) and Pasal 4(c)
Ibid, Pasal 19(1) dan Pasal 7(b)
Supra note (12)
Jurnal Cita Hukum — Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap Penumpang Setelah Ratifikasi Konvensi Montreal 1999
Mahfirah, S. M. “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan atas Kecelakaan: Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” Jurnal Ilmu Hukum, media.neliti.com, p. 10.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 118 dan Pasal 137–142 (persyaratan dokumentasi teknis lengkap dan sertifikasi kelaikudaraan).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat (1) (tanggung jawab mutlak atas produk cacat).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 288–293 (ketentuan koordinasi antara KNKT, DGCA, dan Kementerian Perhubungan).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2026 Ichika Lauw, Jeydhen Kazuo, Chrissonia Margareta Mbayang

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
- Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
- Authors dont transfer or license the copyright of publishing to JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
- Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary a Publisher of the manuscript.
- Authors reserve the following:
- all proprietary rights other than copyright such as patent rights;
- the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
- use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees;
- use for internal training by author's company;
- distribution to colleagues for their research use;
- use in a subsequent compilation of the author's works;
- inclusion in a thesis or dissertation;
- reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
- preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
- voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.












