Pemahaman dan Tantangan Aparatur Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja pada APBDes di Kantor Desa Tanjung Selamat

(1) * Dodi Hutapea Mail (Universitas Negeri Medan, Indonesia)
(2) Ester Sitompul Mail (Universitas Negeri Medan, Indonesia)
(3) Jihan Salsabilla Mail (Universitas Negeri Medan, Indonesia)
(4) Lia Salsabilla Mail (Universitas Negeri Medan, Indonesia)
(5) Nela Permata Sari Lubis Mail (Universitas Negeri Medan, Indonesia)
(6) Putri Kemala Dewi Lubis Mail (Universitas Negeri Medan, Indonesia)
*corresponding author

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman aparatur Desa Tanjung Selamat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), menilai pelaksanaannya berdasarkan peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui penyebaran angket kepada aparatur desa yang dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur desa secara umum memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap pengelolaan APBDes, terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, perubahan regulasi, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan desa yang belum optimal.


Keywords


Pengelolaan APBDes, Aparatur Desa, Keuangan Desa, Transparansi, Akuntabilitas

   

DOI

https://doi.org/10.57235/mantap.v4i1.8134
      

Article metrics

Abstract views : 0 | PDF views : 0

   

Cite

   

Full Text

Download

References


Anderson, J. R. (2017). How can the human mind occur in the physical universe? Oxford University Press.

Arnika, M., Rifdan, R., Arief, M. M., Halid, A. W., Taufik, A., & Hasrini, S. (2024). Collaboration Between Government Agencies: Challenges and Opportunities in Public Policy Implementation. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 14(2), Article 67934.

Arnika, R., et al. (2024). Kolaborasi antar lembaga dalam kebijakan publik. Jurnal Administrasi Publik.

Ash-Shiddiqi, H., Sinaga, R., & Audina, N. (2024). Kajian teoritis analisis data kualitatif. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan.

Chi, M. T. H. (2018). The role of deep understanding in learning and instruction. Educational Psychology Review, 30(2), 379–392. https://doi.org/10.1007/s10648-018-9443-0

Dewi, A. (2021). Partisipasi publik dan good governance. Jurnal Kebijakan Publik.

Dewi, N. L. P. S. P., & Ramantha, I. W. (2017). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Jurnal Akuntansi.

Fahrezi, M., Ramadhan, A., & Melvia. (2023). Analisis kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan APBDes. Jurnal Akuntansi dan Governance, 5(2), 112–124.

Fauzi, R., & Hidayat, A. (2020). Kapasitas kognitif aparatur dan kualitas pelayanan publik. Journal of Public Administration Research and Theory, 30(3), 345–360.

Halim, A., Syamsuri, A. R., Ikhlash, M., & Setiani, C. (2022). Cognitive ability, intrinsic motivation, and self-efficacy towards employee performance. Journal of Applied Business Administration.

Hidayat, F. (2020). Kapasitas birokrasi dan transformasi organisasi. Jurnal Birokrasi.

Indah, P., et al. (2024). Hambatan implementasi kebijakan daerah. Jurnal Pemerintahan Daerah.

Indah, V. F., Zubaidah, S., Lestari, D. P., Hasanah, A. U., Sari, F. H., Fatiha, E. S., & Basron, B. (2024). Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Renstra di Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 7(1), 99–118.

Khanifah, R., & Ramadhan, S. (2019). Ego sektoral dalam birokrasi Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik.

Kurhayadi. (2018). Pemahaman terhadap konsep pelaksanaan kebijakan publik dan strategi implementasi. Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 12(1), 45–60.

Lestari, D., & Yuliani, S. (2024). Dampak pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jurnal Pembangunan Daerah, 9(1), 45–58.

Lestari, N. (2025). Partisipasi publik dan kebijakan inklusif. Jurnal Administrasi Modern.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Parlindungan, S., & Putri, N. K. (2021). Pemahaman aparatur terhadap pengelolaan keuangan publik: Dampak terhadap transparansi dan akuntabilitas. Public Management Review, 23(5), 678–695. https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1711234

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permana, D. (2023). Implementation of Public Policy to Achieve Sustainable Development: Challenges and Barriers. Khazanah Sosial, 6(1), Article 33522.

Permana, H. (2023). Struktur koordinasi dan implementasi kebijakan. Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Prasetyo, A., & Lestari, D. (2023). Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 7(1), 45–58.

Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Jurnal Pendidikan Tambusai..

Putri, R., & Arifin, Z. (2021). Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(3), 201–215.

Rahman, M. (2024). Pendekatan partisipatif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 9(2), 101–115.

Rahmawati, N., & Hidayat, T. (2019). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran desa. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 4(2), 89–102.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). Management (14th ed.). Pearson.

Sabatier, P. A. (2019). Theories of the policy process. Routledge.

Santoso, L. (2017). Pengembangan kompetensi aparatur daerah. Jurnal Administrasi Indonesia.

Sari, L., & Nugroho, P. (2020). Pengaruh pemahaman regulasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 6(1), 33–47.

Sulila, I., Ilato, R., & Santoso, I. R. (2020). Bureaucratic reform through public policy implementing quality dimensions in integrated licensing services. Jurnal Administrasi Publik, 14(1), 25–40.

Triwahyuni, F., & Fatmawati, Y. (2024). Analisis Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) untuk Penatausahaan Keuangan. Nusantara Hasana Journal, 4(5), 58–71.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

United Nations Development Programme. (1997). Governance for Sustainable Human Development. New York: UNDP.

Widaningrum, A. (2018). Kepatuhan terhadap regulasi dan kepercayaan publik: Perspektif administrasi publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 21(2), 110–125.

Wijayanti, S. (2018). Peran partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Jurnal Kebijakan dan Masyarakat.

Wijayanti, S. (2022). Pengaruh fungsi manajemen terhadap efektivitas kinerja organisasi publik. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(3), 77–89.

Wulandari, E., & Pratama, R. (2022). Sistem pengendalian internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa. Jurnal Akuntansi Sektor Publik, 8(2), 150–163.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2026 Dodi Hutapea, Dodi Hutapea, Ester Sitompul, Jihan Salsabilla, Jihan Salsabilla, Lia Salsabilla, Lia Salsabilla, Nela Permata Sari Lubis, Nela Permata Sari Lubis, Putri Kemala Dewi Lubis, Putri Kemala Dewi Lubis

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.