Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Kenegaraan
DOI:
https://doi.org/10.57235/qistina.v4i2.7480Keywords:
Pengelolaan Keuangan Negara, Transparansi, Akuntabilitas, Hukum Tata Negara, PengawasanAbstract
Pengelolaan keuangan negara memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Pasal 23 UUD 1945 menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar norma etika. Meski demikian, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiap tahun menemukan penyimpangan berupa ketidakpatuhan, lemahnya sistem pengendalian internal, serta kasus korupsi yang menurunkan kepercayaan publik, seperti penyalahgunaan dana bansos Covid-19 maupun anggaran daerah. Pemerintah telah mengembangkan instrumen digital, seperti e-budgeting dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan dari aspek hukum dan kelembagaan. Kajian ini menitikberatkan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam perspektif hukum kenegaraan. Dengan memperkuat legitimasi konstitusional serta mekanisme pengawasan, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pencapaian tujuan bernegara.
Downloads
References
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IIHPS) II Tahun 2023. Jakarta: BPK RI.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan BPK. Jakarta: BPK RI.
Dwipayana, R., & Putri, S. (2018). Analisis Politik Anggaran di Indonesia. GJPM Journal.
IFREL Research. (2023). Hambatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan KPK 2021. Jakarta: KPK RI.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Retaduari, E. R. (2017, Mei 31). BPK: Opini WTP Bukan Jaminan Tak Ada Korupsi. Detik News.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
QISTINA: Jurnal Multididiplin Indonesia is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
