Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Kenegaraan

Abstract

Pengelolaan keuangan negara memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Pasal 23 UUD 1945 menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar norma etika. Meski demikian, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiap tahun menemukan penyimpangan berupa ketidakpatuhan, lemahnya sistem pengendalian internal, serta kasus korupsi yang menurunkan kepercayaan publik, seperti penyalahgunaan dana bansos Covid-19 maupun anggaran daerah. Pemerintah telah mengembangkan instrumen digital, seperti e-budgeting dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan dari aspek hukum dan kelembagaan. Kajian ini menitikberatkan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam perspektif hukum kenegaraan. Dengan memperkuat legitimasi konstitusional serta mekanisme pengawasan, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pencapaian tujuan bernegara.