Pertanggungjawaban Korupsi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.57235/jclhr.v1i2.5334Keywords:
Pertanggungjawaban, Korupsi, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Abstract
Korupsi dalam sektor kesehatan tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan public seperti korupsi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penelitian ini menyoroti faktor-faktor yang mendorong korupsi, seperti penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, dan kurangnya sanksi hukum yang efektif, yang mengganggu efektivitas pelaksanaan BOK. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan menganalisis berbagai sumber seperti buku hukum, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta putusan pengadilan terkait kasus korupsi BOK. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam BOK mencakup pemotongan anggaran, penyelewengan dana, dan manipulasi data, serta mengidentifikasi perlunya penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan transparansi, dan penegakan sanksi yang lebih tegas untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Saran dari penelitian ini diperlukan upaya pembenahan yang komprehensif, termasuk penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi pengelolaan dana.
Downloads
References
Al-Fa’izah, Z., Rahayu, Y. ., & Hikmah, N. (2017). Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember. Efektifitas Penyuluhan Gizi Pada Kelompok 1000 HPK Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Kesadaran Gizi, 3(3), 69–70.
Amelia, M., Oktariansyah, O., & Rosadian, A. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7, 16333–16338. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/8955%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/8955/7311
Er Tanjung, Sulastri, L., & Rabiah Al Adawiah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Jurnal Hukum Sasana, 9(1), 169–186. https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2117
Gazali, M., Hisanuddin, L. O. I., & Rasmuin. (2024). Fungsi Pengawasan Internal Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. Governance, 12(2), 168–180. https://doi.org/10.33558/governance.v12i2.9573
I Ketut Seregig, Suta Ramadan, D. M. O. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan. Pampas Journal Of Criminal Law, 3(1), 103–110. file:///C:/Users/Adinda Elfara/Downloads/17071-Article Text-50929-1-10-20220430.pdf
Iswanto, Permanasari, V. Y., Sari, K., Pujiyanto, Izanuddin, & Miranti, M. (2023). Analysis of the Implementation of the Health Operational Assistance Fund for Community Health Center in Buton Utara Regency in 2021. Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR), 2(7), 1729–1742.
Rahadjo Puro, D., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2023). Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Jurnal Usm Law Review, 6(3), 1181. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7945
Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 7(2), 1461. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492
Sakinah, E. R. (2023). Analisis Penggunaan Dana Bos Pada Persepsi Kepentingan Internal Dan Eksternal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Batang. 1–661. http://repository.unissula.ac.id/14640/1/Akuntansi_31401900054_fullpdf.pdf
Syamsul, A. (2023). Analisis Problematika Sistem Pembiayaan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ). Sosialita, 2(2), 494–504.
Winarsi, S., Widyantoro, A., Moechthar, O., & Airlangga, U. (2018). Authority Analysis of Counting the State Financial Loss in the Investigation of Criminal Act of Corruption in Indonesia (Study at the BPK Representative Office and BPKP Lampung Province). International Journal of Sosiological Jurisprudence, 1(2), 130–136.
Wulansari, R., Hukum, F., & Bandar, U. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan ( Studi Putusan Nomor : 285 / Pid . Sus / 2021 / PN . KLA ) How to cite : Retno Wulansari , I Ketut Seregig , Suta Ramadan , “ Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan ( Studi Putusan Nomor . 285 / Pid . sus / 2021 / PN . KLA ) ” , Yustisia Tirtayasa : ABSTRAK : 2(11), 26–34.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
- Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
- Authors dont transfer or license the copyright of publishing to HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
- Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanitiesa Publisher of the manuscript.
- Authors reserve the following:
- all proprietary rights other than copyright such as patent rights;
- the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
- use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees;
- use for internal training by author's company;
- distribution to colleagues for their research use;
- use in a subsequent compilation of the author's works;
- inclusion in a thesis or dissertation;
- reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
- preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
- voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.
