Peran Kepolisian Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perakitan dan Penjualan Senjata Api Ilegal

Authors

  • Sakinah Kusuma Wati Universitas Lampung, Indonesia
  • Diah Gustiniati Maulani Universitas Lampung, Indonesia
  • ⁠Emilia Susanti Universitas Lampung, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.57235/jclhr.v1i2.5534

Keywords:

Kepolisian, Penegakan Hukum, Senjata Api Ilegal, Sanksi Pidana

Abstract

Tindak pidana perakitan dan penjualan senjata api ilegal merupakan kejahatan serius yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan terkait senjata api ilegal yang sering dilakukan tanpa izin resmi, menjadi ancaman serius bagi keselamatan publik. Kepolisian memiliki peran penting dalam menegakkan hukum serta menerapkan sanksi pidana terhadap para pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam proses penyelidikan, penyidikan, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perakitan dan penjualan senjata api ilegal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian memiliki kewenangan berdasarkan KUHAP, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta peraturan lainnya yang terkait dengan kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api ilegal. Namun, dalam penerapannya, kepolisian menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, jaringan perdagangan yang tersembunyi, serta kendala dalam pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam menekan angka kejahatan ini.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Harahap M. Yahya. (2006). Memahami Hukum Kepolisian. Jakarta: Sinar Grafika.

Kunarto. (2001). Perilaku Organisasi Polri. Jakarta: Cipta Manunggal.

Muhammad Abdul Kadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muladi. (2002). Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Cet. II, Semarang: Badan Penerbit UniversitasDiponegoro.

O.S. Eddy Hiariej. (2009). Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Pound,Roscoe, Lili Rasjidi. (1978). Dasar-Dasar Filsafat Hukum Alumni. Bandung: Filsafat Hukum dalam Bhratara.

Poerwadarminta W.J.S. (1985). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Rahardjo Satjipto. (1998). Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Ade Fadhlin Candra & Jahra Fadhillatu Sinaga. (2021). Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Pendidikan, Ilmu social, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 1 No 1. Hlm 44.

Ahsani Kansa Maf‘ula, “Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer dan Pelaku Sipil”, Jurist-Diction, Vol 3 No 1 Januari 2020. Hlm. 213

Anna & Triningsih. (2016). Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara. Jurnal Konstitusi. Vol 13 No 1. Hlm. 138.

Aling, Christovel JJ. "UPAYA DALAM PENEGAKAN HUKUM KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILEGAL DALAM MASYARAKAT." LEX CRIMEN 10.13 (2021).

Mulkan, Hasanal, and Mona Wulandari. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal yang Disalahgunakan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang: Criminal Law Enforcement Against Possession of Illegally Abused Firearms that Causes Someone's Death." Doktrina: Journal of Law 5.2 (2022): 275-287.

Rompis Tonny. (2015). Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara. Lex Crimen. Vol 4 No 8. Hlm 172.

Rovan Kaligis. Fungsi Penyelidikan Dalam proses Penyelesaian Perkara Pidana. Jurnal Lex Crimen. Vol 2 No 4. Hlm 16-17.

Simarmata, Marusaha, and Hudi Yusuf. "PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI PEGGUNAAN SENJATA API SECARA MELAWAN HUKUM." Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara 1.2 (2024): 1517-1529.

Downloads

Published

2026-03-12

How to Cite

Wati, S. K., Maulani, D. G., & Susanti, ⁠Emilia. (2026). Peran Kepolisian Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perakitan dan Penjualan Senjata Api Ilegal. Journal of Constitutional, Law and Human Rights, 1(2), 519–526. https://doi.org/10.57235/jclhr.v1i2.5534

Issue

Vol. 1 No. 2 (2025): September 2025

Section

Articles

Citation Check

License

  1. Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
  2. Authors dont transfer or license the copyright of publishing to HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
  3. Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanitiesa Publisher of the manuscript. 
  4. Authors reserve the following: 
    1. all proprietary rights other than copyright such as patent rights; 
    2. the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
    3. use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees; 
    4. use for internal training by author's company;
    5. distribution to colleagues for their research use;
    6. use in a subsequent compilation of the author's works;
    7. inclusion in a thesis or dissertation;
    8. reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
    9. preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
    10. voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.