Efektivitas Regulasi Hukum Dagang di Indonesia: Analisis Normatif Terhadap KUHD, Hukum Korporasi, dan Koperasi Dalam Era Digital

Authors

  • Khairani Alawiyah Matondang Universitas Negeri Medan, Indonesia
  • Fitrah Maya Sari Hasugian Universitas Negeri Medan, Indonesia
  • Karin Sarah Angelina Siahaan Universitas Negeri Medan, Indonesia
  • Tina Angelia Universitas Negeri Medan, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.57235/bima.v3i2.8571

Keywords:

Efektivitas Hukum, KUHD, Hukum Korporasi, Hukum Koperasi, Transformasi Digital

Abstract

Transformasi ekonomi digital di Indonesia menciptakan kesenjangan serius antara praktik bisnis kontemporer dengan regulasi hukum dagang yang berlaku. Penelitian ini mengkaji efektivitas KUHD, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah UU Cipta Kerja), dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam menghadapi era digital. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga regulasi tersebut mengandung kekosongan norma (rechtsvacuum) yang kritis mulai dari absennya pengaturan transaksi elektronik dalam KUHD, lacuna tata kelola perusahaan teknologi dalam hukum korporasi, hingga ketiadaan klausul koperasi digital dalam UU Perkoperasian. Efektivitas ketiganya berada pada level rendah hingga sedang, sehingga diperlukan reformasi legislasi hukum dagang yang komprehensif dan berorientasi pada kepastian hukum jangka panjang.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). Kajian Regulasi Koperasi Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.

Bpk Ri. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

Ferawati, Sh., M.Kn, S., & Vidiasti Sabijanto, S.H., M.Kn, V. (2026). Hukum Dagang.

Hariyanto, M.H, E. (2013). Hukum Dagang & Perusahaan Di Indonesia.

Hendar. (2020). Manajemen Perusahaan Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Manajemen Dan Kewirausahaan Koperasi (Edisi Kedua). Erlangga.

Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. (2022). Perkembangan Pembahasan Ruu Perkoperasian. Kemenkop Ukm.

Law, U. N. C. On I. T. (1999). Uncitral Model Law On Electronic Commerce With Guide To Enactment 1996 With Additional Article 5 Bis As Adopted In 1998. In United Nations.

Limbong, B. (2021). Pengusaha Koperasi: Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat (Edisi Keempat). Pustaka Margaretha.

Louis, J. (2021). Law In Books And Law In Action: The Problem Of Legal Change. Heinonline.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 28/Puu-Xi/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Muksalmina, Amanita, A., Lily, A., Indah, D., & R Ardininrakhmania, A. (2023). Hukum Dagang (Vol. 2).

Mukti Wibowo, A., Tasia Pase, A., Khairunnisa, Roby Putra, A., Dewi Khasanah, D., Maha Dewi, P., Shery Muis, L., Linia Sari, F., Kamilah, A., Rustan, R. Y., Puspandari, Adzim M, F., Sahar Putri, N. P., Nur Hanifah, S., & Cynthia Wibowo, V. (2025). Pengantar Hukum Dagang. In Pt Sada Kurnia Pustaka.

Novita, R. A., Prasetyo, A. B., & Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Diponegoro Law Journal, 6, 1–12. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.14710/Dlj.2017.16975

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Laporan Perkembangan Kasus Ksp Indosurya Dan Langkah Penanganan Oleh Ojk.

Rahoyo, S.E., M. S. (2023). Ekonomi Digital. In Jurnal Transformasi Administrasi (Vol. 13, Issue 01).

Sastro, S.H., M.Hum, M. (2015). Hukum Dagang.

Scholz, T., & Schneider, N. (2016). Ours To Hack And To Own: The Rise Of Platform Cooperativism, A New Vision For The Future Of Work And A Fairer Internet. Or Books.

Sekti Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman. Jurnal El-Dusturie, 1(1), 23–42. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.21154/Eldusturie.V1i1.4097

Subagiyo, D. D. T., Andayani, I., & Retnowati, D. E. (2017). Pengantar Hukum Indonesia. In Pengantar Hukum Indonesia.

Tuti, R. W. (2022). Urgensi Regulasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Fintech Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, 13(1), 112–135.

Downloads

Published

2026-07-16

Issue

Section

Articles

Citation Check