Implikasi Kedudukan Prinsip National Treatment Sebagai Perlindungan bagi Investor Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
DOI:
https://doi.org/10.57235/jcrd.v2i2.7207Keywords:
National Treatment, Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Perlindungan Investor, Kepastian Hukum, Investasi InternasionalAbstract
Kedudukan prinsip National Treatment dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memiliki peran strategis sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia. Prinsip ini menjamin perlakuan yang setara antara investor asing dan domestik, menciptakan kepastian hukum, serta membangun level playing field yang diperlukan untuk menarik arus Penanaman Modal Asing (PMA). Secara normatif, National Treatment mengadopsi standar internasional, namun dalam praktiknya penerapannya menghadapi tantangan signifikan. Kontradiksi norma yang muncul dari pengecualian dalam Pasal 6 ayat (2) UUPM, pembatasan sektor melalui Daftar Negatif Investasi, serta ketidakkonsistenan kebijakan pusat dan daerah, menjadi hambatan utama efektivitas prinsip ini. Selain itu, transformasi kebijakan investasi dan potensi pelanggaran terhadap prinsip nondiskriminasi menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan. Fenomena ini mencerminkan bahwa penerapan National Treatment di Indonesia bersifat selektif dan modifikatif, sehingga perlindungan hukum bagi investor asing belum sepenuhnya optimal.
Downloads
References
Barkatullah, Ah (2017) “Dampak Penerapan Prinsip National Treatment Terhadap Iklim Investasi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Moda.” Al Adi, Vol Ix Nomor 2.
Cindy Et Al., (2013) “Analisis Yuridis Prinsip Hukum Perlakuan Sama Kepada Investor Domestik Dan Investor Asing Yang Melakukan Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia”, Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol Ii Nomor 1.
Fithriah, Nurhani (2017) “Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif Dan National Treatment Oleh Indonesia Dalam Rangka Mea Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” Ubelaj,Vol 1 Number 1.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
Purboyo P Et Al., (2025) “Implikasi Kebijakan Terhadap Keadilan Perlakuan Dalam Pemberian Hak Istimewa Kepada Investor Asing Di Indonesia”, Journal Of Mandalika Literature, Vol. 6, No. 2
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Samosir Ekaristi V (2024) Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1.
Setiawan, Desky (2021) "Transplantasi Hukum Prinsip National Treatment Dalam Uu Penanaman Modal Indonesia," "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum Fhui: Vol. 1, Article 9.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
- Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
- Authors dont transfer or license the copyright of publishing to JCRD Journal of Citizen Research and Development Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
- Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to JCRD Journal of Citizen Research and Development a Publisher of the manuscript.
- Authors reserve the following:
- all proprietary rights other than copyright such as patent rights;
- the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
- use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees;
- use for internal training by author's company;
- distribution to colleagues for their research use;
- use in a subsequent compilation of the author's works;
- inclusion in a thesis or dissertation;
- reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
- preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
- voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.












