Digitalisasi Layanan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum melalui Aplikasi SIBA-ABH di Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut
DOI:
https://doi.org/10.57235/jlc.v2i2.9427Keywords:
Digitalisasi Layanan; Anak Berhadapan dengan Hukum; SIBA-ABH; Pembimbing Kemasyarakatan; Balai PemasyarakatanAbstract
Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menuntut layanan yang cepat, terkoordinasi, terdokumentasi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran strategis dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap ABH. Namun, hasil observasi selama Kuliah Kerja Nyata di Bapas Kelas II Garut menunjukkan bahwa proses penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) masih banyak dilakukan melalui komunikasi lisan dan pesan singkat. Pola kerja tersebut menimbulkan kendala berupa dokumentasi yang tidak terpusat, sulitnya melacak riwayat perkara, belum optimalnya pengendalian tenggat waktu, ketidakmerataan pemantauan beban kerja, serta keterbatasan informasi status kasus secara cepat. Artikel ini bertujuan menganalisis kebutuhan digitalisasi layanan penanganan ABH dan mendeskripsikan pengembangan aplikasi SIBA-ABH sebagai instrumen pendukung tata kelola layanan di Bapas Kelas II Garut. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis observasi lapangan, asesmen sosial, pemetaan alur kerja, percakapan terarah, penelusuran dokumen yang dapat diakses, serta diskusi validasi bersama petugas. Hasil kajian menunjukkan bahwa SIBA-ABH dirancang untuk mengintegrasikan usulan penunjukan PK oleh Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak, persetujuan elektronik oleh Kepala Bapas, basis data ABH dan PK, pemantauan status perkara, serta pencatatan perkembangan bimbingan. Aplikasi ini juga mengatur pembagian hak akses bagi administrator, Kepala Bapas, Kasubsi BKA, operator, dan PK, sehingga mendukung keamanan serta akuntabilitas data. Digitalisasi tersebut tidak mengubah kewenangan maupun prosedur hukum, melainkan memperkuat proses kerja melalui jejak audit, informasi terpusat, dan pemantauan yang lebih responsif. Dengan demikian, SIBA-ABH berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, ketepatan penunjukan PK, dan perlindungan hak ABH. Keberlanjutan aplikasi memerlukan pelatihan pengguna, audit keamanan, pemeliharaan sistem, evaluasi berkala, dan peluang integrasi dengan sistem informasi pemasyarakatan yang relevan. Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi, tetapi juga oleh kesesuaian sistem dengan kebutuhan petugas, kejelasan tata kelola, keamanan data, kesiapan sumber daya manusia, dan komitmen kelembagaan untuk melakukan evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak.
Downloads
References
Aalsma, M. C., Schwartz, K., Haight, K. A., Jarjoura, G. R., & Dir, A. L. (2019). Applying an electronic health records data quality framework across service sectors: A case study of juvenile justice system data. EGEMs, 7(1), 26. https://doi.org/https://doi.org/10.5334/egems.258
Aminah, S., & Saksono, H. (2021). Digital transformation of the government: A case study in Indonesia. Malaysian Journal of Communication, 37(2), 277–288. https://doi.org/https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3702-17
Angga, F. M. (2022). Digitalisasi Registrasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Klien Dewasa: di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat. DOI: https://doi.org/10.37792/jukanti.v5i1.329
Ayu, A., Muslim, I., & S. (2025). Peran strategis Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dalam menjamin hak anak dalam sistem peradilan pidana. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 5(3), 487–501. https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3292
Putra, I. W. A. J., & Anwar, U. (2022). Strategi Litmas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar. DOI: https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2-a.12021
Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf
Republik Indonesia. (2022a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022
Republik Indonesia. (2022b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/832/t/undangundang+nomor+27+tahun+2022
Sabarofek, L. A., Nurmandi, A., & Younus, M. (2024). E-Government Transformation in Improving Transparency and Accountability of Public Services in Indonesia. DOI: https://doi.org/10.31603/z6p57173
Sangaji, M. S. J. and J. I. (2025). Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital. Jejaring Administrasi Publik, 17(1), 54–70.
Szedmák, B., Varga, L., & Szabó, R. Z. (2026). Digital transformation of public services: The case of the document management application. International Journal of Public Administration, 49(10), 647–664. https://doi.org/10.1080/01900692.2025.2520522
Downloads
Published
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2026 Muhammad Raihan Putra, Muhamad Rizan Karindra, Riva Ahmad Fauzi, Umar Anwar

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
- Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
- Authors dont transfer or license the copyright of publishing to JLC: Justice Legislation and Crime Journal Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
- Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to JLC: Justice Legislation and Crime Journal a Publisher of the manuscript.
- Authors reserve the following:
- all proprietary rights other than copyright such as patent rights;
- the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
- use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees;
- use for internal training by author's company;
- distribution to colleagues for their research use;
- use in a subsequent compilation of the author's works;
- inclusion in a thesis or dissertation;
- reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
- preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
- voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.








