Implementasi Pelayanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS Secara Elektronik pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
![](https://obsesi.or.id/public/amplop.jpg)
(1) Universitas Riau
(2) Universitas Riau
![](https://obsesi.or.id/public/amplop.jpg)
Abstract
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebagai salah satu instansi yang menerapkan sistem pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun PNS secara elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Pelayanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS secara Elektronik serta menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi Implementasi Pelayanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS secara Elektronik pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teori George C Edwards (1980) dengan empat indikator yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pelayanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS secara Elektronik pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru belum maksimal. Penyebabnya adalah jumlah usul masuk kenaikan pangkat melebihi jumlah kemampuan ideal yang dapat diselesaikan perperiodenya kemudian koneksi jaringan yang lambat selain itu kemampuan sumber daya manusia yang terkadang masih belum mampu menangani masalah sederhana seperti gangguan pada sistem aplikasi pelayanan. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa hambatan yaitu: 1) Kuantitas pegawai di bidang mutasi dan status kepegawaian belum memenuhi kuota yang dibutuhkan, 2) Kualitas supporting komputer tidak memenuhi kebutuhan saat ini, 3) Kurangnya komitmen BKD dalam menyelesaikan berkas usul masuk sesuai periode yang ditentukan.
Keywords
References
Ardiyanti, U. (2021). Implementsi Program Pelatihan Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan.
Astri, N. (2019). Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kenaikan Pangkat (Studi pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batu).
Ayu, D.W.P.P. (2016). Implementasi Arsip Elektronik Sebagai Inovasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.
Buku Panduan Instansi Docudigital BKN Modul Kenaikan Pangkat (2020)
Buku Panduan Instansi Docudigital BKN Modul Pensiun (2020)
Delpa, N.K., Dadang, M. (2014). Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Jurnal Administrasi Pembangunan. 2(2). 115-226
Denise, F., Tedi, E., & Ketut, W. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor).
Dessy, S. (2020). Implementasi Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) Berbasis Online Pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara di Kota Medan
Dwi, G.S. (2021). Analisis Kinerja Pegawai Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.
Gutami, G. D., Lituhayu, D., Publik, D. A., & Reklame, P. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Reklame Di Kota Semarang.
Hasanah, U. (2022). Implementasi Protokol Penatalaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Covid-19 di Kota Pekanbaru (Periode Maret 2020-Mei 2022)
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
Jamil, B. (2021). Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia). Jurnal Dedikasi, 22(2), 105. https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2.5860
Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik. In UNG Press Gorontalo Anggota IKAPI (Issue 1).
Niken, P.S., Mayarni. (2021) Inovasi Pelayanan Publik Menuju Smart City Madani di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Reformasi, 11(2), 110. https://www.researchgate.net/publication/361091181
Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemanfaatan SAPK
Portal Badan Kepegawaian Negara : http://www.bkn.go.id
Portal Kantor Regional XII BKN Pekanbaru : http://pekanbaru.bkn.go.id
Ramdhani, A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 11(1412–7083), 1–12.
Rovinus, L. K, dkk, (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis Berbasis Less-Paper di BKD Kab. Timur Tengah Utara. Jurnal Administrasi dan Demokrasi, 2(1)
Sudarmin. (2016). Implementasi Sistem Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Kajian Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemanfaatan SAPK). In Kolesksi perpustakaan Universitas Terbuka.
Sugiyono, (2014), Metode Penelitian Kuantitaf, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method), Bandung: Alfabeta
Surat Edaran Deputi Mutasi Kepegawaiann BKN Pusat Nomor 3-26-30/v 108-9/99 Tentang Proses Pelayanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
Ventica, C. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (Sapk) Dalam Pengurusan Dokumen Kepegawaian Pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. 1–105.
Wahab, S. A. (2014). Analisis Kebijakan.Bumi Aksara.
Winarno, Budi. (2002) Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo. (Anggota IKAPI).
Article Metrics
Abstract View![](https://obsesi.or.id/public/grafik.png)
![](https://obsesi.or.id/public/pdf.jpg)
DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1022
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Nurhafizah Nurhafizah, Maryani Maryani
![Creative Commons License](http://licensebuttons.net/l/by-nc/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.