Korelasi Pendekatan Progresif Satjipto Raharjo Dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Keywords:
Perppu, UU Cipta Kerja, Pendekatan ProgresifAbstract
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah respons pemerintah terhadap keputusan pengadilan yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja “Inkonstitusional Bersyarat”. Perppu ini memiliki tujuan utama, termasuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan investasi. Namun, pentingnya korelasi dengan pendekatan progresif Satjipto Raharjo adalah agar perubahan-perubahan ini juga memastikan perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang adil. Perppu ini menciptakan inovasi dalam sistem perundang-undangan Indonesia melalui konsep omnibus law, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum. Dalam menerapkan Perppu ini, pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa perubahan hukum yang dihasilkan mencapai tujuan sosial yang lebih besar, termasuk keadilan sosial dan kesejahteraan umum.
References
Alfin Art 17, "Dampak Positif dan Negatif dari Terciptanya UU Cipta Kerja bagi Masyarakat”, Kompasiana, 13 Juni 2022, https://www.kompasiana.com/alfinart173343/62a68d1af5f3290c2852a8d2/dampak-positif-dan-negatif-dari-terciptanya-uu-cipta-kerja-bagi-masyarakat, (Diakses pada 2 September 2023)
Aryani, C. (2021). Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law. Jurnal Usm Law Review, 4(1), 27. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194
Fransisca Natalia, “Dampak Buruk Disahkannya UU Cipta Kerja, Masyarakat Desa dan Buruh Kian Terimpit”, Kompas TV, 25 Maret 2023, https://www.kompas.tv/bisnis/391303/dampak-buruk-disahkannya-uu-cipta-kerja-masyarakat-desa-dan-buruh-kian-terimpit?page=all, (Diakses pada 2 September 2023).
Humas MKRI, “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, MKRI, 25 November 2021, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816, (Diakses pada 2 September 2023)
Ko, Y. J., & Choi, J. N. (2019). Overtime work as the antecedent of employee satisfaction, firm productivity, and innovation. Journal of Organizational Behavior, 40(3), 282–295. https://doi.org/10.1002/job.2328
Nasution, F. A., Nuraeni, Y., & Nuzula, F. (2022). Penerapan Peraturan Pemerintah Mengenai Waktu Kerja dan Waktu Istirahat: Perspektif Jurnalis. Jurnal Ketenagakerjaan, 17(2), 105–120. https://doi.org/10.47198/naker.v17i2.138
Rakhmatulloh, "RUU Cipta Kerja Sah Jadi UU, Ini Deretan Dampak Buruknya bagi Rakyat", Sindo News, 06 Oktober 2020, https://nasional.sindonews.com/read/187080/12/ruu-cipta-kerja-sah-jadi-uu-ini-deretan-dampak-buruknya-bagi-rakyat-1601950241, (Diakses pada 2 September 2023).
Ramaputra, N. A., Budiartha, I. N. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Melebihi Batas Waktu Kerja di PT. Adi Putra Denpasar. Jurnal Analogi Hukum, 2(2), 240–245. https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1925.240-245
RI, P. (2022). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Pemerintah Republik Indonesia, 016496, 1–1117. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022
Rizky Julranda, dkk, (2022), Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, Jurnal Crepido, 4(2), https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Sujendro, E. (2020). Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law. Jurnal USM Law Review, 3(2), 385
Supyandi, "Mengungkap Dampak UU Cipta Kerja bagi Masyarakat", Kompasiana, 11 Juni 2022, https://www.kompasiana.com/sufyanndi/62a40f85bb44866c0a359bf2/mengungkap-dampak-uu-cipta-kerja-bagi-masyarakat. (Diakses pada 2 September 2023)
Tommy Patrio Sorongan, “Putusan MK: UU Cipta Kerja Inkonstitusional” CNBC Indonesia, 25 November 2021, https://www.cnbcindonesia.com/news/20211125140610-4-294376/putusan-mk-uu-cipta-kerja-inkonstitusional, (Diakses pada 2 September 2023)
Undang-Undang Cipta Kerja: Tujuan, Isi, dan Kontroversi.” [Online]. Available: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7d6e8e8f9c4/uu-cipta-kerja-tujuan-isi-dan-kontroversi/. [Accessed: 02-Sep-2023].
Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22 Ayat 1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konsideran.
Downloads
Published
Issue
Section
License
- Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
- Authors dont transfer or license the copyright of publishing to MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
- Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur a Publisher of the manuscript.
- Authors reserve the following:
- all proprietary rights other than copyright such as patent rights;
- the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
- use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees;
- use for internal training by author's company;
- distribution to colleagues for their research use;
- use in a subsequent compilation of the author's works;
- inclusion in a thesis or dissertation;
- reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
- preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
- voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.
